Kepulauan Selayar — Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar, Nur Ihsan Chairuddin, S.S., menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang monitoring layanan sistem pembayaran, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan transportasi, serta edukasi di daerah wisata, Jumat (23/10/2026), secara daring, yang dilaksanakan di Ruang Kerja Kadisparbud.
FGD yang diinisiasi oleh Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan ini diikuti oleh Kepala Disparbud Selayar, Nur Ihsan Chairuddin, S.S., didampingi Kabid Destinasi Pariwisata Akhmad Ansar, S.T., M.M., Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah Abdul Wahidin, S.E., M.M., serta perwakilan Bank Sulselbar Kantor Cabang Selayar.
Dalam diskusi tersebut, Kadisparbud, Nur Ihsan Chairuddin, S.S. menekankan bahwa penguatan jaringan telekomunikasi menjadi kebutuhan mendasar untuk memperluas digitalisasi pembayaran di daya tarik wisata (DTW) Selayar. Sebagai daerah kepulauan, sejumlah destinasi masih menghadapi keterbatasan jaringan dan listrik. Kendala serupa juga terjadi saat kegiatan dengan kepadatan pengguna tinggi, seperti Car Free Day (CFD) dan Car Free Night (CFN), yang dapat menyebabkan akses internet tidak stabil.
“Kalau jaringan sudah mendukung, digitalisasi di destinasi wisata akan lebih mudah dikembangkan. Karena itu, penguatan jaringan menjadi kebutuhan mendasar yang harus kita dorong.” ujarnya menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan tersebut.
Selain persoalan jaringan, pengelolaan DTW di Selayar memiliki karakteristik yang beragam. Sejumlah DTW masih dikelola secara pribadi, sehingga membutuhkan pendekatan dan pendampingan yang sesuai dengan kondisi masing-masing pengelola.
Di sisi lain, keberadaan puluhan kapal yang melayani transportasi menuju daya tarik wisata Selayar juga membuka peluang pengembangan elektronifikasi pembayaran pada layanan transportasi wisata. Sehingga diharapkan digitalisasi tidak hanya menyasar tiket masuk destinasi, tetapi secara bertahap dapat menjangkau layanan pendukung perjalanan wisata.
Menanggapi persoalan jaringan, perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulawesi Selatan mendorong untuk dilakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperluas akses konektivitas di Kep. Selayar. Perwakilan Bank Indonesia juga menyampaikan bahwa FGD ini bertujuan menghimpun data dan mengidentifikasi potensi, dan kendala digitalisasi di destinasi wisata sebagai bahan pelaporan dan tindak lanjut nantinya di tingkat pusat.
Sejalan dengan hal tersebut, Nur Ihsan menyatakan komitmen Disparbud untuk menyusun rencana aksi dan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kepulauan Selayar terkait kebutuhan penguatan jaringan, termasuk menjajaki kemungkinan dukungan perangkat penguat akses internet seperti Starlink. Edukasi dan pendampingan pelaku usaha juga akan didorong, termasuk penggunaan QRIS dan kendala yang biasa terjadi di lapangan.
Melalui FGD ini, Disparbud Selayar berharap adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, penyedia jaringan, pengelola destinasi, dan pelaku usaha. Dengan jaringan yang memadai dan edukasi berkelanjutan, digitalisasi pembayaran diharapkan dapat berkembang secara bertahap untuk menghadirkan layanan wisata yang lebih mudah, sekaligus mendukung perekonomian masyarakat. (Dian-HumasDisparbud)
