Kepulauan Selayar – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Kepulauan Selayar kembali memperbaharui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Yayasan Budaya Veteran Art dalam kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata (DTW) Puncak Tanadoang untuk tahun 2026.
Penandatanganan PKS tersebut berlangsung di Ruang Kerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pada Kamis (23/04/2026), sebagai bentuk kelanjutan kerja sama pengelolaan daya tarik wisata tersebut yang sebelumnya telah dimulai pada tahun 2025.
Perjanjian kerja sama ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar, Nur Ihsan Chairuddin, S.S., bersama Nur Ahmad selaku Ketua Yayasan Budaya Veteran Art sebagai pihak pengelola. Penandatanganan tersebut turut disaksikan oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, Akhmad Ansar, S.T., M.M.
Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan DTW Puncak Tanadoang sebagai salah satu aset strategis pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata.
Selama tahun 2025, berbagai perbaikan dan pemeliharaan telah dilakukan oleh pihak pengelola sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan daya tarik wisata Puncak Tanadoang guna menarik lebih banyak kunjungan wisatawan. Beberapa pembenahan yang telah dilakukan di antaranya perbaikan kantin, toilet, pembangunan landmark kawasan, penataan tangga, hingga penambahan beberapa spot foto yang menjadi daya tarik baru bagi pengunjung.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar, Nur Ihsan Chairuddin, S.S., dalam penyampaiannya menegaskan bahwa perpanjangan PKS ini diharapkan mampu memaksimalkan pemanfaatan DTW Puncak Tanadoang sebagai aset daerah yang memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan PAD.
“Puncak Tanadoang merupakan aset daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, mulai dari lahan hingga fasilitas di dalamnya yang sebelumnya telah dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN. Olehnya itu, aset ini harus dimaksimalkan pemanfaatannya agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga target yang telah dituangkan dalam MoU kerja sama dapat terpenuhi,” ujarnya.
Selain aspek pendapatan daerah, Kadisparbud juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal agar keberadaan daya tarik wisata ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
“Pengelolaan destinasi ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam pemberdayaan masyarakat lokal, baik melalui peluang usaha, dan lapangan kerja dalam pengelolaan kawasan wisatanya.” tambahnya.
Lebih lanjut, Kadisparbud menegaskan bahwa sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan, pihak kedua selaku pengelola harus tertib dalam penyampaian laporan pengelolaan maupun laporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, dibahas juga terkait pentingnya tertib penyampaian data kunjungan yang akurat, yang nantinya akan dibutuhkan sebagai dasar dalam pengusulan pembangunan infrastruktur penunjang seperti akses jalan dan fasilitas lainnya.
Melalui pembaruan PKS ini, Disparbud Kepulauan Selayar berharap pengelolaan DTW Puncak Tanadoang ke depan semakin optimal, profesional, dan berkelanjutan, sehingga mampu memperkuat daya tarik tersebut sebagai salah satu ikon wisata unggulan daerah yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah secara keseluruhan. (Dian-HumasDisparbud)
